Potret Kesiapan Kalbar Menuju Pembelajaran Daring Permanen

Potret Kesiapan Kalbar Menuju Pembelajaran Daring Permanen

VIVA –  Dunia Pendidikan di Indonesia di tangan Mendikbud Nadiem Makarim memulai babak anyar. Efek dari pandemi COVID-19 membuat sistem banyak berubah, termasuk kegiatan belajar-mengajar.   Baru-baru ini publik sedang dihebohkan dengan pernyataan mantan atasan Gojek tersebut terkait akan dipermanenkannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) meskipun pandemi telah usai.

PJJ kabarnya akan diterapkan secara permanen dan hibrida. Maksudnya, walaupun pandemi COVID-19 telah berakhir tetapi sistem belajar mengajar di Nusantara akan tetap menggunakan model belajar daring yang digabungkan dengan tatap muka.

Persoalan dengan muncul jika memang benar PJJ akan ditetapkan permanen adalah belum semua daerah memiliki infrastruktur teknologi komunikasi yang memadai dan pula tidak semua siswa serta orangtua sudah menjangkau teknologi.

Tentu kita sudah sering mengikuti cerita soal siswa-orangtua yang kesulitan mengikuti PJJ karena daerahnya tak tersentuh jaringan internet. Bahkan tersedia sekolah yang kegiatan belajar-mengajarnya tak berjalan sama sekali, jadi cuma diberi tugas tanpa adanya perlindungan.  

Dengan jalan apa Kesiapan Kalbar dalam Pembelajaran Daring?

Masalah kanal komunikasi yang sulit juga sedang menjadi PR besar di Kalbar. Menurut data BPS dari buatan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, lebih dari 500 dukuh atau hampir 30 persen dari seluruh desa/kelurahan yang ada dalam Kalbar belum mendapat akses tanda internet. J

ika ingin tersambung dengan internet, oleh sebab itu warga harus memasang wi-fi. Minus perangkat tersebut mustahil sinyal bisa menembus ponsel mereka, bahkan bagi provider sekelas Telkomsel sekalipun.

Di samping itu, dari seluruh desa/kelurahan yang sudah tersedia sinyal internet, ternyata lebih dari 80 persennya belum berjaringan 4G/LTE. Padahal, kebutuhan dasar untuk melayani proses belajar-mengajar secara daring ialah memiliki koneksi internet yang lekas. Kondisi ini tentu saja mau menghambat proses belajar-mengajar yang dilakukan secara daring.

Selain dari sisi infrastruktur, penguasaan teknologi oleh siswa serta orangtua pula penting untuk diperhatikan karena sedang banyak siswa maupun orangtua yang belum melek teknologi. Menurut BPS dari hasil Survei Sosial & Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, persentase penduduk yang mengakses internet di Kalbar kurang dari 40 persen. Artinya, sebagian besar penduduk di Kalbar belum melek teknologi.

Apabila persentase penduduk yang mengakses internet dirinci taat daerah, maka Kota Pontianak menyimpan urutan pertama yaitu mencapai 67 persen. Kemudian disusul oleh Tanah air Singkawang (58%) dan Kubu Raya (43%). Sementara itu, tiga wilayah yang persentase penduduknya paling kecil mengakses internet adalah Kabupaten Landak (23 %), Melawi (24%), dan Sekadau (25%).

Tahu kondisi Kalbar saat ini, oleh karena itu sebagian besar daerah belum jadi untuk menerapkan pembelajaran daring mengingat masih terkendala akan infrastruktur & kemampuan sumber daya manusianya di dalam menguasai teknologi. PJJ mungkin mampu dilakukan namun hanya untuk sebagian kecil sekolah yang berada dalam daerah tertentu.

Tetapi, sebelum mematenkan wacana PJJ, sepatutnya pemerintah terlebih dulu membenahi palang salib sengkarut pembelajaran daring saat itu. Sebab apa yang dimulai minus persiapan matang tentu akan menjelma hasil yang kurang memuaskan.

Pemerintah perlu terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar PJJ semacam listrik, gawai dan sinyal internet bagi para siswa atau guru. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan kuota internet siswa dan guru mengingat saat ini bagian masih menjadi barang yang garib. (Penulis: Arif Rahman, Statistisi Ahli BPS)