Demo RUU HIP: Viral Video Ada Penembak Jitu di Gedung BPK Minta Diusut

Demo RUU HIP: Viral Video Ada Penembak Jitu di Gedung BPK Minta Diusut

VIVA   –  Viral video adanya pasukan penembak jitu sniper di atas Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa dalam Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 16 Juli 2020.

Para demonstran menyampaikan aspirasi untuk mendesak anggota legislatif dan pemerintah supaya membatalkan pembahasan Rancangan Peraturan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), serta Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Di sela-sela unjuk rasa, ada seorang pria yang merekam kedapatan penembak jitu sniper di atas Gedung BPK sehingga viral videonya di media baik Twitter. Namun, apakah benar adanya penembak jitu seperti yang viral itu?

“Aksi demo, di atas Gedung BPK katanya ada sniper. Benarkah?, ” tulis akun NKRIbersatu dikutip pada Jumat, 17 Juli 2020.

Kemudian, akun Tafonao @Tafonao2 meminta kepada alat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut video yang viral tersebut terkait adanya penembak jitu sniper di Gedung BPK agar tak terjadi fitnah maupun berita hoaks.

“@CCICPolri @DivHumas_Polri @TMCPoldaMetro. Tolong segera diusut apa benar dari pernyataan orang dalam video ini ada sniper pada atas Gedung BPK. Ini tercampak tidak fitnah baik kepada pranata polisi, pemerintah dan agar tidak digoreng-goreng terus. Iya kalau betul, kalau salah bisa jadi hoax, ” tulisnya.

Dua aksi pengikut

Diketahui, besar kelompok massa melakukan aksi dalam depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Namun, isu yang diusung kedua kelompok tersebut berbeda-beda.

Pertama, adalah Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK). Aliansi tersebut mengklaim mengerahkan 174 ormas. Tiga di antaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Pedoman (GNPF). Mereka menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ketua Umum MENYAPU 212 Slamet Maarif mengatakan, lagak akan kembali digelar mulai jam 09. 30 WIB. Menurutnya, massa aksi akan lebih besar lantaran sebelumnya. Ia mengklaim, akan tersedia puluhan ribu orang yang memenuhi   aksi.

“Tuntutan kami masih sama bahwa maklumat MUI belum ditanggapi serius sebab DPR RI. Tuntutan umat dan ormas di berbagai kabupaten, praja, dan provinsi juga sampai saat ini belum ditanggapi. Kami bakal terus berjuang sampai RUU itu betul-betul dicabut dan dibatalkan tanpa syarat apapun, ” kata Slamet.

Kelompok kedua dengan datang bersamaan di DPR, adalah Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka akan melakukan aksi muncul rasa menolak RUU Cipta Kerja atau yang lebih familiar disebut omnibus law.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam rapat paripurna tak ada agenda pengesahan RUU HIP dan RUU Omnibus Law. Ia bilang hal ini sudah disampaikan ke sejumlah tokoh masyarakat.

“Kami sudah sampaikan pada tokoh-tokoh masyarakat, dan alim ustaz yang meminta info kepada awak. Bahwa tidak benar hari tersebut dikabarkan rapat paripurna ada besar pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU Omnibus Law, tersebut tidak benar, ” kata Dasco.

Dasco mengatakan, sungguh hari ini ada rapat lengkap. Namun, agendanya terkait penutupan periode sidang. Bukan agenda pengesahan RUU apalagi RUU HIP dan Omnibus Law yang banyak menuai kontroversi.

“Kemarin dalam daftar rapat Bamus yang kemudian mengagendakan acara rapat paripurna, hari ini yang rapat paripurna diadakan untuk penutupan masa sidang. Saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP, RUU Omnibus Law menjadi UU, ” tuturnya. (ren)