Bersirkulasi Nama-nama Pejabat Jadi Timses Pilkada Surabaya, Pemkot: Hoax

Bersirkulasi Nama-nama Pejabat Jadi Timses Pilkada Surabaya, Pemkot: Hoax

VIVA   –  Sebuah pesan berantai yang berisi susunan tim sukses pasangan calon Pemangku Kota-Wakil Wali Kota Surabaya bagian urut satu, Eri Cahyadi-Armudji  bersirkulasi di aplikasi percakapan Whatsapp. Nama-nama itu  berisi sejumlah pejabat Pemerintah Kota setempat.

Namun, pihak Pemkot Surabaya buru-buru menyangkal dan menegaskan sebaran pesan tersebut adalah palsu alias hoax. Besar Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menduga sebaran pesan itu perbuatan oknum tidak bertanggung jawab.

“Intinya nama-nama ASN (aparatur sipil negara) pemkot yang disebut menjadi tim sukses salah satu paslon dalam Pilkada Surabaya yang beredar di Whatsapp itu hoax atau tidak betul, ” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu, 10  Oktober 2020.

Baca serupa: Bikin Ngakak, Marshel Panik Tanya Pedagang Es Teh Manis: Lu TNI Bang?

Menurut Febri, sejatinya ASN itu harus netral dan tidak dapat terlibat dalam politik praktis pada kontestasi pilkada. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tarikh 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Jajaran dan Kode Etik Pegawai Daerah Sipil, serta Peraturan Pemerintah Cetakan 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci. Setiap ASN dilarang memberi sokongan atau melakukan kegiatan yang menghadap pada politik praktis pada kontestasi pilkada, pileg, maupun pilpres, ” ujar Febri.  

ASN, lanjut Febri, juga dituntut untuk tetap profesional dan tak berpihak dari segala bentuk buntut mana pun serta tidak berat sebelah kepada kepentingan siapa pun. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran tanda etik dan kode perilaku, oleh sebab itu dia dapat dikenakan sanksi disiplin. Sanksi tersebut mulai kategori ringan, sedang, sampai berat.

“ASN juga wajib menghindari perselisihan kepentingan pribadi, kelompok atau pun golongan dan dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan lengah satu paslon atau perbuatan dengan mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, ” introduksi Febri.

Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak semoga percaya informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoax. Sebab, Pemkot Surabaya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga iklim kondusif. “Saya harap masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di whatsapp tersebut. Apalagi kalau sumbernya tidak jelas, ” papar Febri.