Di APEC, Jokowi Jualan Kemudahan Berbisnis di RI via Omnibus Law

Di APEC, Jokowi Jualan Kemudahan Berbisnis di RI via Omnibus Law

VIVA   –  Presiden Joko Widodo membuka berbagai manfaat dalam hal kesenangan berbisnis di Indonesia, melalui pelaksanaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah kira-kira waktu lalu.

Hal itu diutarakan Presiden Jokowi  di hadapan para kepala negara serta CEO global dalam ‘APEC CEO Dialogues 2020’ yang digelar secara virtual.

“Tujuan sari kami (melalui Omnibus Law) adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, bagi para karakter bisnis termasuk UMKM dan investor asing, ” kata Jokowi di telekonferensi, Kamis 19 November 2020.

Meniti Omnibus Law, Jokowi memastikan kalau regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit telah dipangkas, dan rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit pun juga sudah dipotong.

Maraknya pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi juga dipastikan telah diberantas, dengan tetap mengutamakan komitmen negeri untuk perlindungan pada aspek dunia.

“Omnibus Law Membikin kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha & berinvestasi di Indonesia, ” ujar Jokowi.

Presiden merincikan, pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi akan menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Persyaratan investasi menjadi lebih elementer, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak perlukan lagi, serta cukup hanya dengan pendaftaran saja.

Kedua, pungutan garang dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan dalam sistem perizinan elektronik, melalui bentuk online single submission (OSS).  

Ketiga, kegiatan usaha & investasi makin dipermudah, seperti misalnya pembentukan perseroan terbatas (PT) dengan dibuat lebih sederhana dan tak lagi ada pembatasan modal minimum.

“Pengurusan paten, merek, juga dipercepat. Pengadaan tanah & lahan bagi kepentingan umum & investasi jauh lebih mudah, ” kata Jokowi.

Keempat, lanjut Jokowi, berinvestasi di wilayah ekonomi khusus (KEK), kawasan perniagaan bebas, dan kawasan pelabuhan selamat, akan semakin dipermudah serta semakin menarik dengan adanya berbagai kemudahan dan insentif. Pelayanan perizinan mencari jalan di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam, dengan wahana fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS.

Kelima, kaum Indonesia juga membentuk lembaga sovereign wealth fund (SWF) sebagai sebuah sedekah investasi milik negara, yang hendak mengelola dan menempatkan sejumlah pemberian dan atau aset negara dengan langsung maupun tidak langsung. Serta, untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Keenam, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Nusantara. Termasuk, memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum & besaran pesangon, ” lanjut Presiden Jokowi. (ren)