Pemangku Kota Cimahi Ajay Ditetapkan Jadi Tersangka

Pemangku Kota Cimahi Ajay Ditetapkan Jadi Tersangka

VIVA   –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Praja Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek Rumah Sakit Kasih Bunda. Tak hanya Ajay, pada kasus ini, KPK juga menetapkan Komisaris RS Kasih Bunda, Hutama Yonathan sebagai tersangka.  

Kedua orang tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka melalui metode gelar perkara, setelah memeriksa 11 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandung dan Cimahi pada Jumat, 27 November 2020.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pra batas waktu 24   tanda sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK mengikatkan adanya dugaan tindak pidana manipulasi berupa penerimaan hadiah atau keinginan oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. KPK menetapkan dua orang tersangka, ” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 November 2020.

Ajay diduga telah menerima suap sebesar Rp1, 66 miliar sebab Hutama Yonathan secara bertahap dari kesepakatan suap sebesar Rp3, 2 miliar. Suap itu diduga diberi Hutama ke Ajay untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan gedung tambahan RS Kasih Bunda, dengan mengajukan revisi IMB kepada Dinas Penanaman   Modal   Dan   Pelayanan Terpadu Satu Pintu   (DPMPTSP) Kota   Cimahi.  

Suap sebesar Rp3, 2 miliar yang disepakati Ajay dan Hutama merupakan 10 upah dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung tambahan RS Iba Bunda.

“Pemberian pada AJM (Ajay Muhammad Priatna) sudah dilakukan sebanyak lima kali dalam beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1, 661 miliar dari kesepakatan Rp3, 2 miliar, ” kata pendahuluan Firli.  

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Ajay yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf suasana atau huruf b atau Perkara 11 dan atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Hutama Yonathan yang diduga pemberi uang sogok disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf an atau Urusan 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: OTT Pemangku Kota Cimahi, KPK Sita Sertifikat Keuangan Rumah Sakit