Mensos Risma Masih Jabat Wali Praja Surabaya, Ini Kata Khofifah

Mensos Risma Masih Jabat Wali Praja Surabaya, Ini Kata Khofifah

VIVA   –  Gubernur Jawa Timur,   Khofifah Indar Parawansa,   menegaskan sesuai  peraturan tentang kepala daerah dengan berhalangan karena diserahi tugas asing di pemerintahan, maka  jabatan tersebut kosong diganti  wakil kepala wilayah.

Hal itu disampaikan Khofifah menanggapi pertanyaan wartawan terpaut ditunjuknya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi.

“Kalau terkait Plt (Pelaksana tugas) SOP-nya ada. Jadi, benar simpel, ” ujar Khofifah di Surabaya pada Rabu, 23 Desember 2020.

Dalam konteks Risma, lanjut Khofifah, jika posisi wali kota Surabaya kosong, maka yang menggantikan jadi pelaksana tugas ialah Wakil Pemangku Kota Surabaya, Whisnu Sakti Dunia. Namun demikian, ia  mengaku sedang menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri.

“SOP-nya, peraturan perundang-undangnya juga sudah terang, ” katanya.

Baca juga:   Update COVID-19 Nasional: Mutlak Pasien Sembuh 558. 703 Orang

Khofifah menyampaikan selamat dan mengikuti bangga atas ditunjuknya Risma jadi Mensos. “Selamat kepada Bu Risma yang dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Sosial RI. Mudah-mudahan dikasih anugerah kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesuksesan. Tentu warga Jawa Timur, apalagi warga Surabaya, bangga. ”

Sebelumnya, Kepala Jawatan Administrasi dan Pemerintahan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Jempin Marbun, mengaku sampai saat ini belum menyambut surat pengunduran diri dari Risma dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Belakangan diterima informasi, buatan konsultasi Risma dengan Kementerian Pada Negeri, diambil opsi Risma diberhentikan dari Wali Kota Surabaya sebab Mendagri.  

Jempin menuturkan, dasar hukum yang dipakai ialah Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di ayat satu dijelaskan, bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat berhenti sebab tiga hal, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.  

“Nah, diberhentikan tersebut ada karena diberikan tugas asing oleh presiden. Nah, ini sungguh cocok juga dasar hukumnya, ” ujar Jempin kepada wartawan.

Saat ini, Pemprov Jatim masih menunggu surat keputusan sah pemberhentian Risma sebagai Wali Tanah air Surabaya. SK Mendagri itulah dengan nantinya dijadikan dasar mengangkat Pemangku Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai Plt Wali Praja Surabaya.

Jempin mengatakan, tidak dijelaskan dalam peraturan berapa lama surat pengunduran diri atau SK Mendagri soal pemberhentian kepala daerah harus dikeluarkan. Tidak tersedia batas waktu. Namun, sebaiknya situasi itu dilakukan secara cepat untuk menghindari timbulnya kekosongan jabatan.

Usulan Jempin masuk akal. Sebab, jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya juga tak periode lagi berakhir. Tak sampai perut bulan. “Tidak ada, enggak tersedia batas waktu, tapi sebaiknya secepatnya. Karena tugas-tugas dari Mensos itu  kan  juga berat. Demikian pula tugas wali kota, kan  mengandung, ” ujarnya. (ase)